Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pleno KPU DKI, Jokowi Menang Tipis dari Prabowo

Reporter

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Saksi dari pasangan nomor urut 01 menandatangani formulir hasil rekapitulasi suara pemilih presiden tingkat provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 17 Mei 2019. Tempo/Imam Hamdi
Saksi dari pasangan nomor urut 01 menandatangani formulir hasil rekapitulasi suara pemilih presiden tingkat provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 17 Mei 2019. Tempo/Imam Hamdi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 di Jakarta. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara pemilihan presiden Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta  pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf memperoleh 3.279.547 suara, sedangkan pasangan  nomor urut 02 Prabowo-Sandi mendapatkan 3.066.137 suara.

Baca juga: Pleno Rekapitulasi Suara DKI, Prabowo Unggul di Jaktim

Jokowi unggul tipis dari Prabowo , yakni 213.410 suara. Jokowi-Maruf unggul di empat wilayah, yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Kepulauan seribu. Sedangkan, Prabowo-Sandi unggul di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Adapun total seluruh pemilih di pemilihan presiden di Jakarta mencapai 6.345.684 orang.

Ketua KPU DKI, Betty Epsilon Idroos, memberikan kesempatan saksi dari kedua pasangan calon presiden untuk menanggapi hasil pleno tingkat provinsi itu. “Apakah DC untuk PPWP (pemilihan presiden dan wakil presiden) dari enam kabupaten/kota di DKI Jakarta bisa diterima?,” kata Betty kepada para saksi, Jumat, 17 Mei 2019.

 Saksi dari pasangan 02 Ahmad Fauzi, menyatakan keberatan dan ogah menandatangani formulir DC atau hasil rekapitulasi pemilu presiden tingkat provinsi.  “Saya agak keberatan mungkin kita harus sinkronkan dulu antara DPTb dan DPK. Kami melihat ada kurang sinkron angka. Kami minta form keberatan saja,” kata Fauzi di dalam sidang pleno.

Fauzi menuturkan pihaknya meragukan partisipasi pemilih di DPTb dan DPK. Alasannya, jumlah data DPK yang mencapai 225.556 orang, saat pemilu partisipasinya mencapai 221.532 orang. “Artinya selisih sekitar 4 ribu, jadikan kami melihat apakah mungkin hanya 4 ribu ini tidak mengikuti partisipasi pemilihnya? Kita mau alasan begitu saja.”

Betty menjelaskan bahwa perolehan suara tidak bengubah pada pleno tingkat kecamatan, kota hingga DKI. Betty pun meminta Fauzi menjelaskan argumentasinya menolak data DPTb dan DPK yang telah disepakati, hingga tidak mau ditandatanganinya.

Meski saksi dari Prabowo tersebut tidak mau menandatangani formulir rekapitulasi tingkat provinsi, hasil rapat pleno di DKI tetap dianggap sah. Betty pun menanyakan kepada saksi 02 apakah benar tidak mau tandatangan. Lalu Fauzi menjawab, “yakin.”

 Berikut rincian perolehan suara pemilihan presiden di enam wilayah yang ada di DKI Jakarta berdasarkan rapat pleno KPU DKI Jakarta pada Jumat, 17 Mei 2019:

Baca juga: DPD Gerindra DKI akan Tolak Hasil Pileg Jika Terbukti Curang

Berikut rincian perolehan suara pemilihan presiden di enam wilayah yang ada di DKI Jakarta berdasarkan rapat pleno KPU DKI Jakarta pada Jumat, 17 Mei 2019:

Jakarta Utara

01: 572.567

02: 417.062

Total: 989,629

Jakarta  Barat

01: 834.038

02: 615.101

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Total: 1.449.139

Jakarta  Pusat

01: 333.076

02: 315.078

Total: 648.154

Jakarta Selatan

01: 673.100

02: 723.008

Total: 1.396.108

Jakarta Timur

01: 857.940

02: 987.607

Total: 1.845.547

Kepulauan seribu

01: 8.826

02: 8.281

Total: 17.107

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

9 jam lalu

Politikus Rian Ernest (kanan) menerima baju dari Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar saat diperkanalkan menjadi kader Partai Golkar di Kantor DPD Golkar, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest bergabung dengan Partai Golkar menjadi Kepala Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

12 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

13 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas